Ketua Majelis Pertimbangan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (MPP DPP PAN), Amien Rais, menyampaikan orasi dalam kampanye terbuka PAN di Alun-alun Selatan Yogyakarta, Rabu (18/3/2009).
Sebelum melakukan orasi, Amien menyempatkan diri menyapa pedagang dan membeli jajanan pasar yang disuguhkan kepadanya.
Dalam orasi singkatnya, Amien menyatakan bahwa dalam pemilu 2009 kali ini hanya ada dua pilihan, melanjutkan atau melakukan perubahan.
Seorang calon wakil rakyat tidak cukup hanya dikenal atau populer di mata masyarakat. Dia juga harus memiliki tingkat peluang elektabilitas atau keterpilihan yang tinggi. Hal ini dikatakan oleh Budi Santoso, direktur utama Cakrawala NUsantara Consultant saat menyampaikan hasil survey terhadap calon anggota DPD di Yogyakarta.
"Kalau mengenal itu kan berarti hanya populer, dan kalo populer tapi tidak dipilih kan sama saja," kata Budi di Gedung Pertemuan Sederhana, Jl. Kaliurang, Yogyakarta, Kamis (12/3/2009).
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Cakrawala Nusantara (CN) Consultant di Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menjadi calon DPD yang paling populer di mata masyarakat. Hasil survey ini disampaikan oleh Budi Santoso, direktur utama CN Consultant di Gedung Pertemuan Sederhana, Jl Kaliurang, Yogyakarta, Kamis (12/3/2009).
"Dari 12 calon DPD yang maju dalam pemilu 2009, GKR Hemas menjadi yang paling populer," ujar Budi.
Survey tersebut mengambil 1065 responden yang tersebar di kabupaten dan kota Provinsi DIY. Pengambilan responden pun dilakukan secara acak, namun tetap proporsional sesuai jumlah pemilih tetap di masing-masing kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil survey, GKR Hemas meraih 74,91% tingkat popularitas. Disusul Hafidz Asrom 7,69%, Afnan Hadikusumo 6,73%, dan Soetardjo Soerjogoeritno 4,81%. Sedangkan calon yang lain berkisar antara 1 sampai 2%.
Menurut Undang-undang No 10/2008, setiap partai politik (parpol) wajib melaporkan dana kampanye sebelum tanggal yang telah ditetapkan. Di Yogyakarta, 35 parpol peserta pemilu selamat dari ancaman pasal 138 undang-undang tersebut.
"Sudah bisa dipastikan, 35 pengurus parpol di DIY tidak ada satu pun yang akan didiskualifikasi, selamat dari ancaman pasal 138 UU No 10/2008," ujar Nasrulah, anggota KPU Provinsi DIY, di kantor KPU Provinsi DIY, Jl. Ipda Tut Harsono 47, Yogyakarta, Rabu (11/3/2009).
Kampanye pemilu partai politik (parpol) di Yogyakarta akan dimulai pada tanggal 17 Maret 2009 mendatang. KPU Provinsi DIY pun sudah menerbitkan jadwal kampanye masing-masing parpol. Selama hampir satu bulan, setiap parpol hanya mendapat jatah dua kali kampanye. Hal itu disampaikan Nasrullah, anggota KPU Provinsi DIY, di kantor KPU Provinsi DIY, Jl. Ipda Tut Harsono 47, Yogyakarta, Rabu (11/3/2009).
Nasrullah juga menyampaikan, sebelum masa kampanye datang setiap parpol harus mendaftarkan siapa tim pelaksana kampanyenya. "Sebagaimana ketentuan dalam UU No 10/2008, dan peraturan KPU No 19/2008, parpol dan calon anggota DPD wajib mendaftarkan tim pelaksana kampanyenya kepada KPU," ujarnya.
Sidang kasus kecelakaan Pesawat Garuda di Yogyakarta kembali digelar di Pengadilan Tinggi Sleman, Jl KRT Pringgodiningrat, Selasa (10/3/2009). Pada sidang kali ini terdakwa Marwoto membacakan pembelaannya terhadap tuntutan jaksa penuntut umum.
Marwoto menilai jaksa penuntut umum telah salah kaprah karena selama persidangan hanya membahas aspek bagaimana atau kronologi kecelakaan, bukan penyebab terjadinya kecelakaan.
"Selama ini dari dakwaan hingga tuntutan, jaksa penuntut umum hanya membahas bagaimana atau 'how' terjadinya kecelakaan, berdasarkan versi yang salah kaprah," ungkap Marwoto.
Sejumlah caleg di Yogyakarta menandatangani kontrak politik dengan kaum difabel. Para caleg DPR maupun DPRD itu menyusun sendiri janji-janji mereka yang kemudian ditandatangani di hadapan puluhan difabel Yogyakarta.
Acara kontrak politik tersebut diselenggarakan oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel Yogyakarta (SIGAB DIY) di Gedung Oproom, Tridadi, Sleman (5/3/2009).
Dalam kontrak politiknya, para caleg secara umum berjanji untuk mengubah kebijakan anggaran negara yang selama ini dirasa timpang oleh kaum difabel. Pembentukan dan pengawalan terhadap peraturan daerah ataupun undang-undang yang berpihak pada kesetaraan hak difabel, juga menjadi agenda para calon wakil rakyat tersebut.
Penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu 2009, seakan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Harga yang dibayarkan untuk para pekerja itu pun berbeda di tiap daerahnya.
Di Yogyakarta, pekerja penyortir dan pelipat surat suara sudah disepakati akan mendapat imbalan Rp 75 per lembarnya. Angka itu meningkat jauh dibanding pemilu 2004 yang hanya Rp 15 per lembar. Sedangkan di beberapa daerah seperti Lombok, Garut, dan Lampung, untuk pemilu 2009, KPU setempat memberikan upah Rp 100 setiap lembarnya.
Proses pemilu 2009 telah sampai pada tahap penyebaran logistik. Pengadaan surat suara yang menjadi kewajiban KPU Pusat sudah mulai diterima oleh masing-masing daerah, termasuk Yogyakarta.
"Tiga jenis logistik yang menjadi kewajiban KPU Nasional yaitu segel, surat suara dan tinta, semuanya sudah diterima oleh kabupaten/kota," ujar Sapardiyono, ketua divisi teknis penyelenggaraan pemilu KPU Provinsi Yogyakarta, di kantor KPU Provinsi Yogyakarta, Jl. Ipda Tut Harsono 47, Yogyakarta, Rabu (04/03/09).
Tujuh partai politik di Yogyakarta mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk mendukung Sultan menjadi presiden. Ketujuh partai tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Patriot, dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
Tergabung dalam Kaukus Politisi Muda Lintas Partai, perwakilan tujuh partai tersebut berkumpul untuk menandatangani pernyataan bersama di Hotel Santika Yogyakarta, Rabu (04/03/09).
Partai Golkar yang diwakili oleh wakil sekretaris DPD tingkat 1 DIY, Purnomo Suharintoyo, menyatakan bahwa Golkar secara resmi belum punya calon presiden.
Kualitas pemilu 2009 diprediksi merosot dibanding pemilu 1999 dan 2004. Hal itu diungkap oleh Arie Sudjito, pengamat politik UGM di gedung kantor PWI Yogyakarta, Jl. Gambiran 45 Yogyakarta, Selasa (03/03/09)
Faktor yang cukup berperan menurunkan kualitas pemilu tahun ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem suara terbanyak. Menurut Arie, sistem suara terbanyak berimplikasi terhadap banyak hal, salah satunya money politic.
"Gara-gara MK membuat keputusan suara terbanyak itu sebetulnya melanggengkan praktek money politic, karena tidak ada kontrol dari parpol untuk menindak calegnya".
